Category Archive Materi Informatif dan Edukatif

Pengalaman Mengurus SIM: Bisakah lebih cepat?

Kisah ini terjadi di Palembang ketika saya bekerja dan bertempat tinggal di sana pada tahun 2009.

Saat itu SIM A saya, yang diterbitkan di Jakarta, habis masa berlakunya. Saya pergi ke kantor Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Palembang untuk mengurus perpanjangan SIM itu. Informasi dari petugas yang saya peroleh adalah bahwa SIM A saya tidak dapat diperpanjang karena SIM itu diterbitkan di Jakarta. Saya diminta untuk melakukan pengurusan SIM baru. Saya sebetulnya heran dengan informasi itu sebab itu artinya kantor samsat Palembang tidak mengakui keabsahan SIM yang diterbitkan oleh Jakarta. Tapi, ya sudahlah. Saya ikuti saja prosedurnya.

Ketika mulai melakukan pengurusan, beberapa orang pria mendekati saya dan menawarkan jasanya untuk melakukan pengurusan cepat. Mereka menjanjikan bahwa SIM akan selesai dalam waktu 1 hari dengan biaya Rp. 750.000.  Rupanya mereka adalah calo. Saya memutuskan tidak menggunakan jasa mereka dan melakukan semuanya sendiri sesuai peraturan.

Setelah mengisi semua formulir yang dipersyaratkan dan menyerahkannya ke loket yang ditentukan, saya diminta datang lagi keesokan paginya untuk mengikuti ujian tertulis. Pada hari yang ditentukan, saya datang ke kantor samsat dan menunggu nama saya dipanggil. Akhirnya saya beserta 14 orang lain yang juga mengurus SIM dipanggil dan masuk ke ruang ujian. Di hadapan kami masing – masing sudah tersedia komputer dan kami diberi petunjuk singkat penggunaannya. Kalau saya tidak salah, ada sekitar 30 soal berbentuk pilihan berganda yang harus kami jawab dalam waktu 30 menit. Kami diminta terlebih dahulu mengisi nama dan beberapa data pribadi di komputer itu.

Begitu selesai mengisi nama dan data pribadi itu, 14 orang teman sekelompok saya itupun langsung meninggalkan ruang ujian. Saya heran dan bertanya, “Hai, cepat benar selesainya?” Lalu petugas pengawas ujian mengatakan, “Ah, kayak gak tahu aja Bapak ini. Bapak aja yang mau repot urus sendiri”.

Akhirnya saya mengerti kalau mereka semua menggunakan jasa calo. Saya menyelesaikan ujian dalam waktu yang ditentukan dan pengawas langsung memeriksa hasilnya. Dari 30 pertanyaan, saya dapat menjawab 25 pertanyaan dengan benar, dan ini artinya saya lulus ujian tertulis. Lalu saya diminta untuk datang kembali keesokan harinya untuk ujian praktek.

Di lokasi ujian praktek, saya adalah satu-satunya orang yang mengikuti ujian. Setelah melalui beberapa tantangan mengemudi, saya dinyatakan lulus dan diminta untuk datang kembali keesokan harinya untuk pengambilan foto dan penandatanganan SIM.

Keesokan harinya saya datang lagi dan mengikuti proses yang dijanjikan dan akhirnya SIM A baru itu diberikan kepada saya setelah saya membayar biaya pengurusan sebesar Rp. 120.000.

Huh, saya menghabiskan waktu 3 hari untuk mengurus SIM baru. Proses ini sungguh tidak efektif. Padahal, kalau saya hitung-hitung, prosesnya bisa diselesaikan dalam 1 hari saja: ujian tertulis 30 menit, ujian praktek 30 menit, pengambilan foto 10 menit, dan pencetakan SIM yang tidak lama (anggaplah 1 jam) karena semua proses sudah menggunakan komputer.

Barangkali inilah sebabnya banyak orang memilih menggunakan jalan pintas dengan menggunakan jasa calo. Para pengusaha tentu akan rugi jika usahanya terganggu selama 3 hari. Para pegawai kantoran tentu akan sulit mendapatkan ijin dari kantor selama 3 hari berturut-turut. Pelajar dan mahasiswa tentu akan terganggu sekolah dan kuliahnya selama 3 hari.

Semoga pemerintah, dalam hal ini kepolisian RI, dapat menyederhanakan prosedurnya sehingga menjadi lebih cepat. Untuk sementara ini, sepertinya saya harus ikhlas saja karena harus menghadapi proses yang 3 hari ini. Yang penting, “Say No to Calo” demi birokrasi Indonesia yang lebih bersih, efektif dan efisien.

(P. Siagian adalah searing karyawan pada sebuah perusahaan swasta, berdomisili di Medan)

Kisah Tilang: Di Medan, tidak ada perbedaan Slip Merah dan Slip Biru?

Anda barangkali sudah pernah mendengar tentang perbedaan antara tilang menggunakan slip biru dan slip merah. Slip biru artinya mengakui kesalahan, membayar denda tepat waktu di bank dan mengambil kembali SIM yang ditahan di kantor polisi. Slip merah artinya tidak mengakui kesalahan, harus mengikuti sidang di pengadilan, membayar denda sesuai keputusan sidang dan mengambil kembali SIM yang ditahan di pengadilan.

Namun, sepertinya perbedaan itu belum cukup dipahami oleh masyarakat dan penerapannya oleh petugas kepolisianpun masih belum seragam di seluruh Indonesia, sebagaimana kisah berikut ini.

Adalah F. Simbolon (36), seorang staf pemasaran di sebuah perusahaan swasta di Pematang Siantar, Sumatera Utara, yang mengalami perbedaan perlakuan itu. Di awal bulan Agustus 2012, ketika mengemudikan mobilnya di kota Medan, ia ditilang polisi karena menerobos lampu merah (tepatnya, pada antrian lampu lalu lintas, ia meneruskan mobilnya walaupun lampu sudah berganti merah).

Waktu itu, Simbolon dihentikan oleh seorang petugas polisi yang berada di sekitar lampu lalu lintas itu. Petugas polisi itu meminta SIM dan STNK Simbolon serta menyatakan pelanggarannya. Meskipun Simbolon melihat ada peluang untuk ‘berdamai’ di tempat, ia memilih untuk tidak melakukannya. Sebaliknya, ia meminta untuk ditilang oleh polisi. “Saya mengaku bersalah, Pak. Silakan ditilang saja”, demikian katanya kepada petugas polisi. Mendengar ketegasan Simbolon, petugas polisipun mulai mengeluarkan pulpen dan membuka buku tilang yang sudah berada di tangannya.

Namun, teringat kepada temannya yang pernah berbicara tetang aturan tilang, Simbolonpun menelepon temannya itu untuk meminta masukan tentang aturan yang berlaku. Si teman lalu menjelaskan kembali tentang perbedaan antara slip merah dan slip biru sebagaimana disebutkan di atas. Ditambahkan pula bahwa menurut UU No 22 THN 2009 Tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan, denda maksimal untuk jenis pelanggaran itu adalah Rp. 500.000. Karena mengetahui bagaimana sibuknya Simbolon, maka temannyapun menyarankan untuk meminta slip biru saja supaya Simbolon bisa langsung membayar denda di Bank dan mengambil SIM kembali di kantor polisi. Dengan demikian, Simbolon akan menghemat waktu, walaupun akan cenderung ‘boros’ di uang sebab ia harus membayar denda maksimal, yaitu Rp. 500.000 (kalau mengikuti sidang, biasanya hakim akan memutuskan denda lebih rendah dari denda maksimal).

Menaggapi permintaan Simbolon agar diberi slip biru, petugas polisi menyampaikan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan antara slip biru dan slip merah; keduanya harus menghadapi sidang di pengadilan. Polisi itu menjelaskan bahwa perlakuan berbeda atas slip meras dan biru sebagaimana disebutkan di atas sekarang ini masih berlaku di Jakarta saja, tetapi tidak (belum) di Medan.

Mendengar penjelasan ini, Simbolonpun kembali menelepon temannya itu. Akhirnya setelah berdiskusi dengan temannya, Simbolon tetap meminta slip biru dan polisipun mengabulkannya (dan menahan SIM). Di lembar tilang itu, polisi menuliskan pasal yang dilanggar dan tanggal untuk menghadiri sidang.

Setelah menerima slip tilang itu, Simbolon langsung datang ke Pengadilan Negeri Medan dengan asumsi bahwa di Pengadilan Negeri Medan ada loket BRI. Ternyata di sana tidak ada loket itu sehingga ia memutuskan untuk  pergi ke BRI Putri Hijau, Medan. Di sana, ia menceritakan kisahnya kepada seorang petugas bank itu dan iapun diberi sebuah formulir penitipan denda. Namun karena di surat tilang itu ia tidak menemukan nilai denda yang harus disetorkan, dan petugas bank juga tidak mengetahui jumlahnya atau informasi tambahan lainnya (ditambah lagi penjelasan polisi bahwa SIM tidak akan dititip di kantor polisi, tetapi diserahkan ke pengadilan), maka Simbolonpun mengurungkan niatnya untuk menyetor denda di BRI. Berhubung ia harus segera berangkat ke luar kota untuk bekerja, maka ia memutuskan untuk datang saja nanti ke pengadilan pada tanggal sidang yang tertulis di slip biru.

Sesuai jadwal sidang yang tertulis di slip biru, Simbolon datang ke pengadilan Negeri Medan. Ia mendaftar di loket dan memberikan slip tilangnya. Di loket itu petugas menyampaikan bahwa seharusnya Simbolon sudah menyetorkan denda sebab ia memiliki slip biru, bukan slip merah. Simbolonpun bingung. Ia mengatakan kepada petugas itu  bahwa ia sudah ke BRI Putri Hijau tetapi tidak tahu nilai denda yang harus disetor dan polisi penilang juga mengatakan bahwa ia tetap harus ke pengadilan karena perlakuan berbeda atas slip biru dan slip merah belum berlaku di kota Medan. Lalu si petugas di loket itupun mengatakan, “Ya, sudah kalau begitu”, lalu memberikan nomor antrian untuk sidang kepada Simbolon.

Di ruang sidang Simbolon ditanyai oleh Ibu Hakim, “Apa kesalahan Anda?” Simbolon menyampaikan bahwa kesalahannya adalah melanggar lampu lalu lintas. Lalu hakim memutuskan Simbolon untuk membayar denda sebesar Rp. 125.000 ditambah ongkos perkara sebesar Rp. 500. Uang itu lalu dibayarkan Simbolon kepada Jaksa yang ada di ruang sidang itu, dan Jaksapun mengembalikan SIM milik Simbolon yang ditahan. Prosespun tuntas. Simbolon menghabiskan waktu sekitar 1 jam mulai dari melapor ke loket dan mengambil nomor antrian, menunggu panggilan ke ruang sidang, dan menerima kembali SIMnya.

Seusai sidang, Simbolon kembali menelepon temannya dan menyampaikan bahwa sebenarnya prosesnya tidak rumit dan lama. Yang menjadi masalah adalah ketidakjelasan prosedur. Barangkali karena ketidakjelasan itulah ada banyak orang di pengadilan itu yang menawarkan jasa untuk membantu menyelesaikan perkara. Simbolon memutuskan mengerjakan sendiri. Kalau toh akhirnya menggunakan jasa tak resmi di pengadilan ini, mengapa tidak dari dulu saja ia berdamai di tempat dengan polisi. Demikianlah pemikiran Simbolon. Ia memutuskan untuk mengikuti proses formalnya sesuai aturan.

Di akhir percakapan dengan temannnya, ia menyimpulkan bahwa banyak orang memilih melanggar hukum dengan ‘damai di tempat’ hanya karena membayangkan repotnya mengurusi proses sidang dan mahalnya biaya denda di pengadilan. Kenyataannya tidak sepenuhnya benar. Proses tidak terlalu merepotkan; proses menjadi repot hanya karena kita tidak bertanya dan memilih untuk repot yaitu dengan meminta jasa calo. Proses menjadi sederhana kalau kita mau bertanya tentang alurnya kepada petugas dan mengikuti jalur resmi itu. Waktu yang dibutuhkan juga tidak terlalu lama, hanya 1 jam. Terakhir, dendanya bukan denda maksimal yang mahal, tetapi jauh di bawahnya.

Motivasi Simbolon menempuh jalur resmi ini memang bukanlah untuk mendapatkan denda yang ringan karena sejak awal ia telah siap untuk membayar denda maksimal. Alasannya bukan juga karena ia mempunyai uang berlebih. Ia melakukan ini karena sadar bahwa setiap orang yang bersalah harus dihukum dan ia mau memberlakukan prinsip itu kepada dirinya sendiri. Ia memilih jalur resmi ini untuk memuaskan hati nuraninya. Dengan menerima hukuman dan tidak menambah kesalahan dengan menyuap polisi dan menggunakan jasa calo, ia merasa tenteram dan damai di hati. Selain itu, ia berpendapat bahwa setidaknya melalui cara sederhana dan kecil ini, ia turut membantu terciptanya pemerintahan yang bersih di negara ini.

Walaupun sekarang Simbolon sudah lega, namun ia masih menyimpan kegelisahan di hatinya. Mengapa aturan tentang slip biru dan merah tidak diberlakukan di Medan? Mengapa slip biru masih harus mengikuti sidang? Mengapa ucapan polisi berbeda dengan ucapan petugas bank dan berbeda pula dengan ucapan petugas loket di pengadilan negeri Medan? Bukankah ini menunjukkan adanya pemahaman yang berbeda-beda atas sebuah peraturan di kalangan pemerintah sendiri? Ini membuat masyarakat bingung. Seharusnya pemerintah berbenah dalam hal ini.

(Sebagaimana dikisahkan oleh F. Simbolon kepada Positif)

Gambar Alur Penyelesaian Perkara Tilang dan Besar Denda

Berikut alur proses penyelesaian perkara tilang beserta besar denda. Semoga bermanfaat dan menjauhkan kita dari perbuatan suap.   (Sumber Gambar: Page Facebook Divisi Humas Mabes Polri)

Tabel Denda Tilang

UU No 22 THN 2009 Tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan

No

Pasal

Keterangan

Denda (Rp)

Setiap Orang

1

Pasal 275 ayat (1) jo pasal 28 ayat (2) Mengakibatkan gangguan pada: fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan. 250.000
Setiap Pengguna Jalan

1

Pasal 282 jo Pasal 104 ayat (3) Tidak mematuhi perintah yang diberikan petugas Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (3), yaitu dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas wajib untuk: berhenti, jalan terus, mempercepat, memperlambat, dan / atau mengalihkan arus kendaraan. 250.000
Setiap Pengemudi (pengemudi semua jenis kendaraan bermotor)

1

Pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) hrf b Tidak membawa SIM Tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Mengemudi yang Sah. 250.000

2

Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Tidak memiliki SIM Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan,tidak memiliki Surat Izin Mengemudi. 1.000.000

3

Psl 288 ayat (1) jo Psl 106 ayat (5) huruf a. STNK / STCK tidak sah Kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan oleh Polri. 500.000

4

Pasal 280 jo pasal 68 ayat (1) TNKB tidak sah Kendaraan bermotor tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Polri. 500.000

5

Pasal 279 jo Pasal 58 Perlengkapan yg dpt membahayakan keselamatan. Kendaraan bermotor di jalan dipasangi perlengkapan yang dapat menganggu keselamatan berlalu lintas antara lain: bumper tanduk dan lampu menyilaukan. 500.000

6

Psl 289 jo Psl 106 Ayat (6) Sabuk keselamatan Tidak mengenakan sabuk keselamatan. 250.000

7

Pasal 293 ayat (1)jo pasal 107 ayat (1)

Pasal 107 ayat (2)

Lampu utama malam hari Tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu.

Sepeda motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari

250.000

 

100.000

8

Pasal 287 ayat (6) jo pasal 106 (4) hrf h Cara penggandengan dan penempelan dgn kendaraan lain Melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain . 250.000

9

Pasal 290 jo Pasal 106 (7) Ranmor tanpa rumah-rumah Selain sepeda motor  mengemudikan kendaraan yang tidak dilengkapi dengan rumah –rumah, tidak mengenakan sabuk keselamatan dan tidak mengenakan Helm. 250.000

10

Pasal 287 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (4) e Gerakan lalu lintas Melanggar aturan gerakan lalu litas atau tata cara berhenti dan parkir. 250.000

11

Psl 287 ayat(5) jo Psl 106 ayat (4) hrf (g) atau psl 115 hrf (a) Kecepatan maksimum dan minimum Melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah. 500.000

12

Pasal 294 jo pasal 112 (1). Membelok atau berbalik arah Tidak memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan saat akan membelok atau berbalik arah. 250.000

13

Pasal 295 jo pasal 112 ayat (2) Berpindah lajur atau bergerak ke samping Tidak memberikan isyarat saat akan berpindah lajur atau bergerak ke samping. 250.000

14

Psl 287 ayat(1) jo psl 106(4) hrf (a) dan Psl 106 ayat(4) hrf (b) Melanggar rambu atau marka Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka. 500.000

15

Psl 287 ayat (2) jo psl 106(4) hrf (c) Melanggar Apill ( TL ) Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas. 500.000

16

Pasal 283 jo pasal 106 (1). Mengemudi tidak wajar – Melakukan kegiatan lain saat mengemudi – Dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan. 750.000

17

Pasal 296 jo pasal 114 hrf (a) Di perlintasan kereta api Mengemudikan kendaran bermotor pada perlintasan antara kereta api dan jalan, tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain. 750.000

18

Pasal 298 jo psl 121 ayat (1) Berhenti dalam keadaan darurat Tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan. 500.000

19

Pasal 287 ayat (4) jo Pasal 59 dan pasal 106 (4) huruf (f) jo Pasal 134 dan pasal 135 Hak utama kendaraan tertentu Tidak memberi prioritas jalan bagi kendaraan bermotor memiliki hak utama yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar dan/atau yang dikawal oleh petugas Polri. a. Kendaraan pemadam kebakaran yg sdg melaksanakan tugasb. Ambulan yang mengangkut orang sakit; c.Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas; d. Kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia; e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta Lembaga internasional yg menjadi tamu negara; f. Iring – iringan pengantar Jenazah; dan g. Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian RI. 250.000

20

Pasal 284 jo 106 ayat (2) Hak pejalan kaki atau pesepeda Tidak mengutamakan pejalan kaki atau pesepeda 500.000

Mahkamah Konstitusi: 3 Bulan Berturut-turut Tak Digaji, Karyawan Bisa Mengajukan PHK

Pernah tidak digaji selama tiga bulan berturut-turut dan baru digaji di bulan keempat? Jika itu terjadi, maka Anda dapat meminta bos mem-PHK Anda. Sebab Mahkamah Konstitusi (MK) membuka peluang ini supaya karyawan mempunyai status yang jelas dan mendapat pesangon.

Hal ini tertuang saat MK mengadili permohonon yang diajukan oleh buruh PJTKI PT Megahbuana Citramasindo, Andriani. Dia meminta pasal 169 ayat 1 huruf c UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan direvisi. Pasal yang dimaksud berbunyi “Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 bulan berturut-turut atau lebih.”

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,” bunyi putusan MK yang dibacakan oleh Ketua MK, Mahfud MD, di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (16/7/2012).

Hal itu untuk melindungi hak-hak pekerja guna mendapatkan kepastian dan perlakuan hukum yang adil dan hak pekerja yaitu mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

MK menilai pasal ini membuat buruh menghadapi dilema yaitu jika pengusaha membayar upah secara tepat waktu setelah 3 bulan tidak digaji maka buruh dapat mengajukan gugatan PHK atau tidak.

“Pasal ini dimaknai buruh dapat mengajukan permohonan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan

hubungan industrial apabila pengusaha tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 bulan berturut-turut atau lebih. Meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu,” demikian amar putusan MK tersebut.

Menurut MK pembayaran upah tepat waktu merupakan hal yang sangat penting bagi buruh Indonesia. Sebab upah seringkali merupakan satu-satunya penghasilan yang dijadikan tumpuan untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya sehari-hari.

“Apabila pengusaha tidak membayar upah tepat pada waktu selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, maka buruh dapat mengajukan permohonan PHK,” ujar Mahfud.

Andriani sendiri merupakan karyawan yang berkantor di Koja, Jakarta Utara. Dia tidak mendapat gaji selama 18 bulan berturut-turut. Namun di bulan ke 19 dia mendapat gaji 18 bulan yang tertunda. Dia sempat meminta di-PHK ke Pengadilan Hubungan Indutrial (PHI) namun ditolak.

“Majelis hakim PHI bilang karena gaji saya sudah dibayar maka saya tidak bisa di-PHK,” ujar Andriani usai sidang.

(Sumber: detikNews, tanggal 17 Juli 2012)

Tentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Peranan Masyarakat

Tahukah Anda apa itu Bantuan Operasional Sekolah (BOS), berapa besarnya, kepada siapa diberikan, bagaimana penggunaannya seharusnya, apa yang tidak boleh dilakukan dengannya, apa perananan yang diharapkan dari orangtua siswa,  dan bagaimana cara membuat pengaduan atas penyimpangannya? Berikut adalah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas.

Pengertian BOS

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Tujuan Bantuan Operasional Sekolah

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

  1. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih;
  2. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
  3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Sasaran Program dan Besar Bantuan

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk SMP (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini. Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah  pada tahun anggaran 2012, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:

  1. SD/SDLB                      : Rp 580.000,-/siswa/tahun
  2. SMP/SMPLB/SMPT      : Rp 710.000,-/siswa/tahun

Penggunaan Dana BOS

  1. Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran, yaitu untuk mengganti yang rusak atau untuk memenuhi kekurangan.
  2. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lainnya yang relevan);
  3. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, PAKEM, pembelajaran kontekstual, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba);
  4. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopi/ penggandaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa);
  5. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor;
  6. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, modem, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset;
  7. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan sanitasi/WC siswa, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya;
  8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS;
  9. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama;
  10. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah, seragam, sepatu/alat tulis sekolah bagi siswa miskin yang menerima Bantuan Siswa Miskin . Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll);
  11. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk), penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos;
  12. Pembelian komputer (desktop/work station) dan printer untuk kegiatan belajar siswa, masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran;
  13. Bila seluruh komponen 1 s.d 12 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, peralatan UKS dan mebeler sekolah.

Larangan Penggunaan Dana BOS

  1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.
  2. Dipinjamkan kepada pihak lain.
  3. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya.
  4. Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/ Kabupaten/kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, walaupun pihak sekolah tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut.  Sekolah hanya diperbolehkan menanggung biaya untuk siswa/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut.
  5. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.
  6. Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah).
  7. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.
  8. Membangun gedung/ruangan baru.
  9. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
  10. Menanamkan saham.
  11. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar, misalnya guru kontrak/guru bantu.
  12. Kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan.
  13. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/ pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Kementerian Pendidikan Nasional.

Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Penggunaan Dana BOS

  1. Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional sekolah;
  2. Maksimum penggunaan dana untuk belanja pegawai bagi sekolah negeri sebesar 20%. Penggunaan dana untuk honorarium guru honorer di sekolah agar mempertimbangkan rasio jumlah siswa dan guru sesuai dengan ketentuan pemerintah yang ada dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
  3. Bagi sekolah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama;
  4. Pembelian barang/jasa per belanja tidak melebihi Rp. 10 juta;
  5. Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar.  Besaran/satuan biaya untuk transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar tersebut harus mengikuti batas kewajaran. Pemerintah daerah wajib mengeluarkan peraturan tentang penetapan batas kewajaran tersebut di daerah masing-masing dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi,  faktor geografis dan faktor lainnya;
  6. Jika dana BOS yang diterima oleh sekolah dalam triwulan tertentu lebih besar/kurang dari jumlah yang seharusnya, misalnya akibat kesalahan data jumlah siswa, maka sekolah harus segera melapor kepada Dinas Pendidikan. Selanjutnya Dinas Pendidikan mengirim surat secara resmi kepada Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah yang berisikan daftar sekolah yang lebih/kurang untuk diperhitungkan pada penyesuaian alokasi pada triwulan berikutnya;
  7. Jika terdapat siswa pindah/mutasi ke sekolah lain setelah pencairan dana di triwulan berjalan, maka dana BOS siswa tersebut pada triwulan berjalan menjadi hak sekolah lama. Revisi jumlah siswa pada sekolah yang ditinggalkan/menerima siswa pindahan tersebut baru diberlakukan untuk pencairan triwulan berikutnya;
  8. Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening sekolah menjadi milik sekolah untuk digunakan bagi sekolah.

Pengawasan BOS oleh Orangtua Siswa

Kementerian Pendidikan Nasional sebetulnya sudah membuka secara transparan mengenai penyaluran dana BOS ke sekolah-sekolah di Tanah Air. Namun, keterbukaan penggunaan dana tersebut kerap berhenti di tingkat sekolah yang memiliki kewenangan otonomi atas pemanfaatan BOS tersebut. Informasi mengenai penggunaan BOS ini hanya diketahui oleh kepala sekolah dan komite sekolah. Bahkan, tidak semua guru mengetahui anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) yang di antaranya melibatkan dana BOS.

Orangtua siswa harus lebih kritis mengawasi penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS), demi terciptanya transparansi BOS. Dengan berdiam diri, transparansi penggunaan BOS tidak akan terwujud dengan baik. Orangtua siswa  berhak mengetahui penggunaan dana BOS tersebut dengan menanyakan kepada pihak sekolah. Akan tetapi, hal ini seringkali diabaikan karena khawatir putra-putri mereka justru mendapat sanksi atau tudingan dari pihak sekolah. Akibatnya, banyak orangtua siswa memilih diam dan tak memedulikan hal tersebut agar pendidikan anaknya tak terganggu.

“Masalah (keterbukaan informasi) dana BOS ini ada dua, yakni manajemen sekolah yang tidak terbuka dan sikap masyarakat yang tidak acuh,” kata Darmaningtyas, pengamat pendidikan dalam diskusi tentang akses informasi publik di Jakarta, Kamis (14/10/2010).

“Orangtua jangan jadi penakut. Kalau melihat ada pelanggaran (pemakaian BOS), tanyakan dan laporkan,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Henny S. Widyaningsih mengatakan, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 menjamin masyarakat untuk menerima informasi dari pejabat publik, termasuk mempertanyakan keterbukaan penggunaan dana BOS. Pejabat publik pun wajib memberikan informasi yang diperlukan kepada pemohon dan bahkan bisa dikenai hukuman penjara atau denda jika mengabaikan permohonan keterbukaan informasi itu.

Cara Membuat Pengaduan atas Penyimpangan BOS

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menerima pertanyaan, saran, keluhan dan pengaduan masyarakat tentang BOS ini. Masyarakat dapat menyampaikannya secara online pada website kementerian ini. Sudah banyak orangtua siswa dan masyarakat yang membuat pengaduan online atas penyimpangan BOS (juga menyampaikan saran dan pertanyaan).

Andapun dapat melakukan hal yang sama. Caraya adalah dengan  mengisi data diri dan rincian laporan Anda pada formulir yang telah disediakan di website kementerian ini (silakan klik di sini untuk menyampaikannya).

Apabila Anda ingin mengetahui laporan-laporan masyarakat yang sudah disampaikan kepada kementerian ini, Anda dapat melihatnya di sini.

(Sumber: www.bos.kemdikbud.go.id dan www.kompas.com, per tanggal 19 Juni 2012)

Menjadi Pemirsa dan Pendengar Siaran yang Proaktif

Tahukah Anda apa itu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan apa saja peranannya dalam bidang penyiaran di Indonesia?

KPI merupakan wujud peran serta masyarakat yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. KPI mengembangkan program-program kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 Pasal 3, yaitu: “Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.”

Sehubungan dengan tujuan di atas, masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau pengaduan kepada KPI apabila menemukan isi siaran yang tidak bermutu dan tidak mendidik seperti kekerasan fisik, pelecehan, dll. Selain itu, masyarakat juga dapat membawa permasalahan perizinan dan kelembagaan kepada KPI (cara menyampaikan keluhan dan pengaduan dapat dilihat di bagian bawah artikel ini).

Selama periode Januari – September 2011, misalnya, KPI telah menerima ribuan pengaduan tayangan televisi. Beberapa program televisi yang paling banyak diadukan oleh masyarakat dan telah ditegur oleh KPI dalam periode tersebut adalah sinetron ‘P y D’ (156 laporan) karena menampilkan kekerasan fisik dan tidak mendidik. Acara reality show berjudul ‘P T’ juga dilaporkan sebanyak 86 kali karena dinilai tidak mendidik dan tidak bermutu. Sementara itu, sinetron seri ‘I K’ dilaporkan sebanyak 68 kali karena dinilai tidak mendidik.

KPI juga menerima 56 laporan atas tayangan komedi ‘O v J’ karena dinilai tidak mendidik, pelecehan, dan kekerasan. Program music ‘D’ dilaporkan 53 kali karena ditayangkan di pagi hari saat jam masuk sekolah, akibatnya banyak siswa membolos untuk melihat tayangan ini.

Meski tidak mau mengungkap program apa yang paling banyak diberi teguran tertulis, KPI telah memberikan teguran tertulis sebanyak 25 kali dalam periode Januari-Juli 2011. Teguran tertulis kedua sebanyak lima kali, dan pemberian sanksi sebanyak dua kali.

Apabila Anda ingin mengetahui program apa saja telah diberikan himbauan, peringatan dan sanksi oleh KPI, Anda dapat melihatnya di sini.

Apabila Anda ingin menyampaikan Keluhan dan Pengaduan, Anda dapat melakukannya melalui 4 cara:

  1. Melaporakan langsung ke Kantor KPI Pusat dan KPI Daerah (alamat tercantum di bawah)
  2. Menelepon ke Call Centre KPI di nomor 021 6340626
  3. Mengirimkan SMS melalui nomor: 0812 13070000
  4. Mengirimkan email melalui website KPI

Alamat- alamat KPI:

1. KPI Pusat

Gedung Sekretariat Negara Lantai VI

Jl.Gajah Mada No.8, Jakarta 10120 Indonesia

Telp. 021-6340713; Fax. 021-6340667, 6340679

2.  KPI Sumatera Utara

Jl. Adinegoro No. 7 Medan 20235

Telp : 061-4520625 – 4520924;  Fax : 061-4520962

3. KPI daerah-daerah lainnya

Lihat pada website KPI (tab KPI Daerah)  

 

(Sumber: www.kpi.go.id tanggal 15 Juni 2012)

Gerakan Sosial Anti Korupsi menggunakan Kaos Bersablon

Suara Rakyat pada page Facebook nya mengajak kita untuk menyablon kaos dengan slogan yang sangat tajam sebagaimana terdapat pada gambar di bawah.

Apabila Anda berminat, Anda diminta mencantumkan juga logo SR di bagian atas dada kiri (logo SR dapat diminta kepada Suara Rakyat).

Mau mencoba?

(Sumber: Suara Rakyat page)

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150798109152616&set=a.128605642615.105903.124412517615&type=1&theater

Jangan Takut Menghadapi Debt Collector Kartu Kredit

Apabila Anda terpaksa harus berhadapan dengan debt collector kartu kredit, ada dua hal yang harus Anda ingat. Pertama, persoalan utang piutang berada pada ranah hukum perdata, artinya tidak ada sanksi hukuman badan bagi Anda apabila tidak sanggup membayar cicilan kartu kredit Anda. Kedua, tidak ada barang sesuatu pun yang Anda jaminkan untuk mendapat fasilitas ini, artinya pihak bank penerbit kartu kredit Anda tidak dapat dengan serta merta menyita asset Anda.

Terdapat dua strategi debt collector kartu kredit yang kerap digunakan untuk menekan Anda. Pertama, debt collector kartu kredit memanfaatkan “rasa malu” Anda. Debt collector akan berusaha mempermalukan Anda, baik di rumah maupun di kantor Anda. Dia akan berbicara keras-keras bahwa Anda menunggak hutang, hingga Anda merasa malu dengan tetangga atau kolega di kantor. Strategi kedua, debt collector akan menakut-nakuti Anda dengan berbagai macam bentuk intimidasi. Mungkin dia akan mengeluarkan ancaman untuk melukai Anda secara fisik, atau bahkan mengancam akan membunuh Anda.

Menghadapi situasi di atas, Anda tetap harus tenang. Jangan menyerah pada kemauan debt collector tersebut, terlebih jangan sampai buat kesepakatan apa pun dengannya. Apabila Anda bosan dan terganggu, Anda bisa mengusir debt collector tersebut dari rumah atau kantor Anda. Anda punya hak untuk mengusir paksa siapapun dari rumah atau kantor Anda.

Berikut adalah beberapa tips dalam menghadapi debt collector kartu kredit.

  • Tetap bersikap tenang. Dan katakan dengan tegas bahwa Anda tidak akan membayar angsuran sepeser pun melalui debt collector tersebut. Sampaikan padanya bahwa Anda akan segera menyelesaikan urusan ini dengan pihak bank secara langsung.
  • Bersikaplah tegas, jangan terlihat takut. Bila perlu sampaikan padanya bahwa Anda akan melaporkan tiap ancaman dan hinaan yang Anda terima dari debt collector tersebut pada polisi. Apabila debt collector sampai menyentuh fisik Anda, jangan ragu-ragu untuk merealisasikan niat Anda membuat pengaduan pada kepolisian.
  • Sampaikan complain pada Bank penerbit kartu kredit Anda. Dan tegaskan pula bahwa Anda tidak akan menyelesaikan tunggakan Anda selama Bank masih menggunakan jasa debt collector, dan persilakan pihak Bank untuk menempuh jalur hukum guna menyelesaikan persoalan ini. Perlu diingat, biasanya Bank akan enggan menyelesaikan persoalan ini melalui jalur hukum sebab memakan waktu lama dan biaya tinggi.
  • Sikap tegas Anda, akan membuat pihak bank bersikap lunak. Manfaatkan kelunakan sikap bank ini untuk membuat penjadwalan ulang dan pemotongan bunga pinjaman Anda. Jangan sungkan untuk menyatakan bahwa Anda tidak sanggup membayar cicilan Anda, bila kondisinya memang demikian.

Gugat Kecurangan Bank

Salah satu hal yang paling ditakutkan oleh nasabah dari kasus ini adalah dimasukkannya nama nasabah dalam daftar hitam nasabah bermasalah, yang mana daftar ini bisa diakses pula oleh bank-bank lain. Akibatnya, nasabah yang masuk dalam daftar hitam ini akan kesulitan untuk mendapat fasilitas kredit dari Bank mana pun.

Manakala Bank mengungkap informasi seputar data pribadi Anda kepada pihak ketiga, Anda bisa menggugatnya. Dalam Bab III Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/ 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, tegas dinyatakan;

  • Bank wajib meminta persetujuan tertulis dari Nasabah dalam hal Bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan Data Pribadi Nasabah kepada Pihak lain untuk tujuan komersial, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
  • Dalam permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib terlebih dahulu menjelaskan tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan atau penyebarluasan Data Pribadi Nasabah kepada Pihak Lain.

Apa pun alasannya, Bank tidak boleh memberikan atau menyebarluaskan data pribadi nasabahnya kepada pihak lain, terlebih-lebih dengan tujuan untuk mematikan hak perdata seseorang. Selain melanggar Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/ 2005 di atas, Bank juga telah melanggar Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Ancaman hukuman untuk pelanggaran ini adalah pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak dua miliar rupiah.

(Sumber: www.AnneAhira.com)

Melaporkan Kasus Pungli

Apabila Anda melihat, mendengar dan mengalami pungli dari pejabat pemerintah, Anda dihimbau untuk tidak berdiam diri tetapi melaporkannya kepada Ombudsman Republik Indonesia. Dengan melaporkannya, Anda sudah ikut serta mengubah pemerintahan di negara ini menjadi lebih baik.

Lembaga Ombudsman Republik Indonesia sengaja dibentuk untuk mengawasi pelayanan publik yang dilakukan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah, termasuk badan swasta atau perorangan yang diberi tugas tertentu yang dananya bersumber dari APBD.

Siapapun yang merasa diperlakukan tidak adil oleh aparatur negara dalam hal layanan publik boleh melapor, terutama korban mal-administrasi itu sendiri.

Sebaiknya memang pengaduan dibuat dalam bentuk tertulis, tapi tidak harus menggunakan bahasa hukum formal, yang penting bisa dimengerti. Syaratnya identitas pelapor harus jelas, permasalahan yang diadukan menyangkut pelanggaran administrasi oleh pejabat pemerintahan atau peradilan. Laporan disertai data kronologis kasus yang dijabarkan secara jelas, sistematis, disertai bukti-bukti pendukung. Selain itu, peristiwa yang dikeluhkan belum lewat dua tahun.

Ombudsman tidak melayani surat kaleng. Perlu pula diperhatikan bahwa materi laporan harus terkait dengan pemberian pelayanan umum, atau pelaksanaan kewajiban penyelenggara pemerintahan yang tidak sesuai prosedur, hukum dan perundang-undangan. Semua ini harus berdasarkan fakta, bukan sekadar asumsi.

Setelah persyaratan tersebut dipenuhi, Ombudsman akan menelaah pengaduan. Apabila berkas yang dilampirkan belum lengkap, maka pihak Ombudsman akan menghubungi pelapor untuk melengkapi. Bahkan, bila perlu, konsultasi langsung di kantor Ombudsman dapat dilakukan. Baru setelah itu Ombudsman mempersiapkan permintaan klarifikasi atau rekomendasi kepada instansi terkait (dikutip dan diedit dari laman Ombudsman).

Bagaimana proses penanganannya?

  • Setelah persyaratan dipenuhi, pengaduan akan ditelaah oleh asisten Ombudsman.
  • Apabila ternyata berkas yang dilampirkan belum lengkap, maka Staf Ombudsman akan menghubungi Pelapor agar segera melengkapinya. Bila dirasa perlu akan dilakukan konsultasi di kantor Ombudsman Republik Indonesia.
  • Setelah berkas pengaduan lengkap akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan Ombudsman yang diamanatkan dalam UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Siapa saja yang boleh melapor?

  • Seluruh lapisan masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil oleh aparatur negara dalam memberikan pelayanan publik.
  • Warga Negara Indonesia/penduduk.
  • Pelapor adalah orang yang mempunyai kepentingan terhadap kasus yang dilaporkan.

Biaya?

  • Tidak dipungut Biaya (Gratis).
  • Tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun.

Cara melapor?

Ada beberapa cara melapor yang dapat dilakukan:

  1. Dengan mengubungi kantor pusat dan kantor perwakilan Ombudsman  Republik Indonesia di bawah ini:
  • Kantor Pusat Ombudsman Republik Indonesia

Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan (Gedung Pengadilan TIPIKOR),  Jakarta Selatan

Telp : +62 21 52960894/95; Fax : +62 21-52960904/05

  • Perwakilan Wilayah D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah

Jl. Wolter Monginsidi No. 20Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta

Telp : +62 274 565314; Fax : +62 274 565314

  • Perwakilan Wilayah NTT dan NTB

Jl. Perintis KemerdekaanI No. 1 Kel. Oebufu, Kec. Oebobo, Kupang, NTT

Telp : +62 380 839325; Fax : +62 380 839325

  • Perwakilan Wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo

Jl. Babe Palar No. 57 Tanjung Batu, Manado, Sulawesi Utara

Telp : +62 431 855966; Fax : +62 431 855966

  • Perwakilan Wilayah Sumatera Utara dan Nangroe Aceh Darussalam

Jl. Mojopahit No. 2 Medan, Sumatera Utara 20153

Telp : +62 61 4565129; Fax : +62 61 4565129

  • Perwakilan Wilayah Jawa barat

Jl. PHH Mustofa No. 35 Gedung Dapenpos Lantai 2 Bandung 40124

Telp : +62 22 7103256; Fax : +62 22 7103256

  • Perwakilan Wilayah Jawa Timur

Jl. Embong Kemiri No. 23 Surabaya, Jawa Timur 60271

Telp : +62 31 5470385; Fax : +62 31 5470386

 2. Melalui surat elektronik (email) pada laman (portal) Ombudsman Republik Indonesia (klik di sini)

(Sumber: laman/portal Ombudsman Republik Indonesia)

Tata cara pengaduan konsumen

Apabila Anda merasa dirugikan sebagai konsumen sebuah produk atau jasa (pelayanan) dan merasa lemah untuk menghadapinya sendiri, Anda dapat membuat pengaduan kepada YLKI untuk ditindaklanjuti.

Berikut adalah tata cara pengaduan yang disebutkan oleh YLKI dalam laman mereka (www.ylki.or.id):

1. Menyampaikan pengaduan melalui telepon, surat atau datang langsung ke kantor YLKI.

Pengaduan melalui telepon dikategorikan menjadi dua yaitu:

a. Apabila konsumen hanya minta informasi atau saran (advice), maka YLKI akan menyampaikan saran secara lisan melalui telepon juga dan proses selesai.

b. Pengaduannya untuk ditindaklanjuti. Apabila konsumen meminta pengaduannya ditindaklanjuti, maka si penelepon diharuskan mengirim surat pengaduan secara tertulis ke YLKI yang berisi:

  • kronologis kejadian yang dialami sehingga merugikan konsume
  • identitas dan alamat lengkap konsumen – barang bukti atau fotocopy dokumen pelengkap lainnya (kwitansi pembelian, kartu garansi, surat perjanjian, dll)
  • informasi tentang apakah konsumen sudah pernah melakukan komplain ke pelaku usaha. Jika belum pernah, maka konsumen dianjurkan untuk melakukan komplain secara tertulis ke pelaku usaha terlebih dahulu.
  • tuntutan dari pengaduan konsumen tersebut.

2. Setelah surat masuk ke YLKI, resepsionis meregister semua surat-surat yang masuk secara keseluruhannya (register I). Selanjutnya surat diberikan kepada Pengurus Harian; di sini setidaknya ada tiga pengelompokan yaitu (a) ditindaklanjuti/tidak ditindaklanjuti (b) bukan sengketa konsumen (c) bukan skala prioritas. Surat kemudian didisposisikan ke Bidang Pengaduan Konsumen dan dilakukan register II Khusus sebagai data pengaduan.

3. Setelah surat sampai ke personil yang menangani, maka dilakukan pemeriksaan administrasi untuk melihat kelengkapan administrasinya.

Proses Administrasi

Langkah selanjutnya, yang dilakukan setelah proses administasi dan analisis substansi, adalah korespondensi kepada pelaku usaha dan instansi terkait sehubungan dengan pengaduan konsumen.

Pada tahap pertama korespodensi, yang bisanya dilakukan adalah meminta tanggapan dan penjelasan mengenai kebenaran dan pengaduan konsumen tersebut. Di sini, YLKI memberikan kesempatan untuk mendengarkan kedua belah pihak yaitu versi konsumen dan versi pelaku usaha. Tidak jarang dengan korespodensi ini kasus dapat diselesaikan dan diterima oleh masing-masing pihak dengan memberikan jawaban surat secara tertulis ke YLKI yang isinya permintaan maaf kepada konsumen dan sudah dilakukan penyelesaian langsung kepada konsumennya.

Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan dalam korespodensi ini bahwa masing-masing pihak tidak menjawab persoalan dan bersikukuh dengan pendapatnya. Dalam kondisi demikian, YLKI mengambil inisiatif dan pro-aktif untuk menjadi mediator. YLKI membuat surat undangan untuk mediasi kepada para pihak yang sedang bersengketa untuk mencari solusi terbaik.

Proses Mediasi

YLKI memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya tanpa boleh dipotong oleh pihak lain sebelum pihak pertama selesai memberikan penjelasan. Setelah masing-masing menyampaikan masalahnya, maka YLKI memberikan waktu untuk klarifikasi dan koreksi tentang apa yang disampaikan oleh masing-masing pihak.

Setelah permasalahannya diketahui, maka masing-masing pihak berhak menyampaikan opsi atau tuntutan yang diinginkan, sekaligus melakukan negosiasi atas opsi atau tuntutan tersebut untuk mencapai kesepakatan. Apabila telah dicapai kesepakatan, maka isi kesepakatan itu dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan. Tahap akhir dari proses mediasi adalah melaksanakan hasil kesepakatan.

Dalam melakukan mediasi, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi yaitu : (1) terjadinya kesepakatan (berarti selesai), dan (2) tidak terjadi kesepakatan alias deadlock, artinya kasus selesai dalam tingkatan litigasi.

Dari pengalaman yang selama ini ditemui bidang pengaduan, mayoritas kasus dapat diselesaikan dengan tercapainya kesepakatan damai, walau memang ada satu dua kasus yang mengalami deadlock. Proses mediasi sering lebih efektif dan memudahkan untuk segera menyelesaikan kasus yang ada.

Alamat YLKI:

Jl. Pancoran Barat VII/1 Duren Tiga, Jakarta Selatan

Email: konsumen@rad.net.id

Telp : 021-7971378 / 7981858

Faksimili : 021- 7981038

 

(Sumber: Laman YLKI, diposting tanggal 30 April 2011, diedit oleh Lembaga Positif) 

Melaporkan penyalahgunaan narkoba di sekitar kita

Salah satu cara sederhana yang dapat kita lakukan untuk berpartisipasi memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah dengan tidak berdiam diri apabila kita melihat atau mengetahui terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di sekitar kita. Berdiam diri sama artinya dengan pembiaran atas rusaknya warga masyarakat, khususnya generasi muda kita.

Sedikit saja usaha Anda dapat menyelamatkan banyak warga masyarakat itu, termasuk orang-orang yang kita kasihi. Caranya adalah dengan melaporkan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau adanya bandar narkoba kepada Badan Narkotika Nasional (BNN).

Anda dapat menghubungi BNN (pusat dan propinsi) pada alamat di bawah ini untuk melaporkannya. Pastikan Anda memberikan alamat dan nama pelaku dengan detil untuk memudahkan penindakan.

Nama Kantor Alamat Telepon / Fax Email
Gedung BNN Jl. M.T. Haryono No. 11 Cawang, Jakarta Timur.

 

Call Center: (021) 80880011

Telp.: (021) 80871566, 80871567,

Fax.:  (021) 80885225, 80871591, 80871592

Sms Center : 0888-111-0266

(pada teks berjalan di portal BNN, tertulis juga nomor ini, 081-221-675-675)

callcenter@bnn.go.id

 

DKI Jakarta Gedung Bekas Walikota Jakarta Selatan
Jl. Trunojoyo I No.1, Jakarta Selatan
(021) 72793133 bnpdki@bnn.go.id
Banten Ruko Glodok Blok E7 Perumahan KSB (Kota Serang Baru ) (0254) 218810

bnpbanten@bnn.go.id
Jawa Barat Jl. Diponegoro No.20, Bandung. (022) 4241881 / 4204668 bnpjabar@bnn.go.id
Jawa Tengah Jl. Pahlawan No.1 Semarang Telp : (024) 8411791;Fax : (024) 8411791 bnpjateng@bnn.go.id
Yogyakarta Bid. Linmas Dinas Trantib Prov. DIY
Komp.kepatihan danuredja Jl. Malioboro
Telp : (0274) 562811 ext 230
Fax : (0274) 519441
bnpyogya@bnn.go.id
Jawa Timur Jl. Ahmad Yani No. 116 Surabaya Telp : (031) 8275137; Fax : (031) 8275137 bnpjatim@bnn.go.id
Bali Jl. Melati No. 21 Lantai 2, Denpasar Telp : (0361) 239011 bnpbali@bnn.go.id
Lampung Jl. beringin II No.33 Komp. Kantor Gubernur Teluk Betung – Bandar Lampung Telp : (0721) 480777 / 486580 bnplampung@bnn.go.id
Sumatera Selatan Jl. Kapt. Anwar Sastro No. 1061 (0711) 312974 bnpsumsel@bnn.go.id
Bangka Belitung Jl. Jend Sudirman No.03, Pangkal Pinang   bnpbabel@bnn.go.id
Bengkulu Jl. Indra Giri No.12 Padang Harapan
Bengkulu.
(0736) 347800 bnpbengkulu@bnn.go.id
Jambi     bnpjambi@bnn.go.id
Riau Jl. Diponegoro (Komplek Gubernuran) Telp : (0761) 859821; Fax : (0761) 859822 bnpriau@bnn.go.id
Sumatera Barat Jl. Jend Sudirman No.55 Padang (0751) 31276 bnpsumbar@bnn.go.id
Sumatera Utara Jl. Let.Jend Suprapto No.2D Medan (061) 4513010 bnpsumut@bnn.go.id
Sulawesi Selatan Jl. Perintis Kemerdekaan No.16
( Polda Sulsel ) Makassar
(0411) 515120 bnpsulsel@bnn.go.id
Sulawesi Utara Kantor Gubernur Sulut, Lantai 2
Jl. 17 Agustus, Manado
Telp : (0431) 855063; Fax : (0431) 860420 bnpsulut@bnn.go.id
Sulawesi Tengah Jl. S. Parman No. 58 Palu (0451) 454554 / 426055 bnpsulteng@bnn.go.id
Sulawesi Tenggara Jl. Mayjend S.Parman No.2 Kendari (0401) 329522 bnpsultra@bnn.go.id
Kalimantan Barat Jl. Ahmad Yani No.1 Pontianak (0561) 584452 bnpkalbar@bnn.go.id
Kalimantan Selatan Jl. R. Soeprapto No.14 Banjarmasin (0511) 3356119 bnpkalsel@bnn.go.id
Kalimantan Tengah Jl. Cilik Riwut KM.1 Palangkaraya (0536) 3225252  bnpkalteng@bnn.go.id
Kalimantan Timur Jl. Gajah mada no.2 Gedung kesbang – linmas Prov. Kaltim Lantai 3, Samarinda (Kantor Gubernur Kalimantan Timur) (0541) 739010 bnpkaltim@bnn.go.id
Nusa Tenggara Barat Jl. Ahmad Yani No.1, Komplek RSJ Mataram Selagalas (0370) 673251 bnpntb@bnn.go.id
Nusa Tenggara Timur Biro Bina Sosial Setda Prov. NTT
d.a : Kantor Gubernur NTT ( Lantai II )
Jl. Raya Eltari No. 52 Kupang
Telp : (0380) 820130; Fax : (0380) 820345 bnpntt@bnn.go.id
Papua Jl. Soa-siu Dok 11 bawah
Gedung arsip daerah, Lantai 3 Kompleks kantor gubernur
Telp : (0967) 537666
Fax : (0967) 537667
bnppapua@bnn.go.id
Gorontalo Jl. Jend. Sudirman No.57 Kota Gorontalo Telp : (0435) 828119; Fax : (0435) 828119 bnpgorontalo@bnn.go.id
Maluku Utara Jl. Batu angus No.12 Ternate    
Maluku Jl. Rijali No.1 Ambon Telp : (0911) 352337; Fax : (0911) 352337  

 

 

(Sumber: portal Badan Narkotika Nasional, www.bnn.go.id, tanggal 20 April 2012)