Category Archive Materi Inspiratif

Pengalaman Mengurus SIM: Bisakah lebih cepat?

Kisah ini terjadi di Palembang ketika saya bekerja dan bertempat tinggal di sana pada tahun 2009.

Saat itu SIM A saya, yang diterbitkan di Jakarta, habis masa berlakunya. Saya pergi ke kantor Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Palembang untuk mengurus perpanjangan SIM itu. Informasi dari petugas yang saya peroleh adalah bahwa SIM A saya tidak dapat diperpanjang karena SIM itu diterbitkan di Jakarta. Saya diminta untuk melakukan pengurusan SIM baru. Saya sebetulnya heran dengan informasi itu sebab itu artinya kantor samsat Palembang tidak mengakui keabsahan SIM yang diterbitkan oleh Jakarta. Tapi, ya sudahlah. Saya ikuti saja prosedurnya.

Ketika mulai melakukan pengurusan, beberapa orang pria mendekati saya dan menawarkan jasanya untuk melakukan pengurusan cepat. Mereka menjanjikan bahwa SIM akan selesai dalam waktu 1 hari dengan biaya Rp. 750.000.  Rupanya mereka adalah calo. Saya memutuskan tidak menggunakan jasa mereka dan melakukan semuanya sendiri sesuai peraturan.

Setelah mengisi semua formulir yang dipersyaratkan dan menyerahkannya ke loket yang ditentukan, saya diminta datang lagi keesokan paginya untuk mengikuti ujian tertulis. Pada hari yang ditentukan, saya datang ke kantor samsat dan menunggu nama saya dipanggil. Akhirnya saya beserta 14 orang lain yang juga mengurus SIM dipanggil dan masuk ke ruang ujian. Di hadapan kami masing – masing sudah tersedia komputer dan kami diberi petunjuk singkat penggunaannya. Kalau saya tidak salah, ada sekitar 30 soal berbentuk pilihan berganda yang harus kami jawab dalam waktu 30 menit. Kami diminta terlebih dahulu mengisi nama dan beberapa data pribadi di komputer itu.

Begitu selesai mengisi nama dan data pribadi itu, 14 orang teman sekelompok saya itupun langsung meninggalkan ruang ujian. Saya heran dan bertanya, “Hai, cepat benar selesainya?” Lalu petugas pengawas ujian mengatakan, “Ah, kayak gak tahu aja Bapak ini. Bapak aja yang mau repot urus sendiri”.

Akhirnya saya mengerti kalau mereka semua menggunakan jasa calo. Saya menyelesaikan ujian dalam waktu yang ditentukan dan pengawas langsung memeriksa hasilnya. Dari 30 pertanyaan, saya dapat menjawab 25 pertanyaan dengan benar, dan ini artinya saya lulus ujian tertulis. Lalu saya diminta untuk datang kembali keesokan harinya untuk ujian praktek.

Di lokasi ujian praktek, saya adalah satu-satunya orang yang mengikuti ujian. Setelah melalui beberapa tantangan mengemudi, saya dinyatakan lulus dan diminta untuk datang kembali keesokan harinya untuk pengambilan foto dan penandatanganan SIM.

Keesokan harinya saya datang lagi dan mengikuti proses yang dijanjikan dan akhirnya SIM A baru itu diberikan kepada saya setelah saya membayar biaya pengurusan sebesar Rp. 120.000.

Huh, saya menghabiskan waktu 3 hari untuk mengurus SIM baru. Proses ini sungguh tidak efektif. Padahal, kalau saya hitung-hitung, prosesnya bisa diselesaikan dalam 1 hari saja: ujian tertulis 30 menit, ujian praktek 30 menit, pengambilan foto 10 menit, dan pencetakan SIM yang tidak lama (anggaplah 1 jam) karena semua proses sudah menggunakan komputer.

Barangkali inilah sebabnya banyak orang memilih menggunakan jalan pintas dengan menggunakan jasa calo. Para pengusaha tentu akan rugi jika usahanya terganggu selama 3 hari. Para pegawai kantoran tentu akan sulit mendapatkan ijin dari kantor selama 3 hari berturut-turut. Pelajar dan mahasiswa tentu akan terganggu sekolah dan kuliahnya selama 3 hari.

Semoga pemerintah, dalam hal ini kepolisian RI, dapat menyederhanakan prosedurnya sehingga menjadi lebih cepat. Untuk sementara ini, sepertinya saya harus ikhlas saja karena harus menghadapi proses yang 3 hari ini. Yang penting, “Say No to Calo” demi birokrasi Indonesia yang lebih bersih, efektif dan efisien.

(P. Siagian adalah searing karyawan pada sebuah perusahaan swasta, berdomisili di Medan)

Kisah Tilang: Di Medan, tidak ada perbedaan Slip Merah dan Slip Biru?

Anda barangkali sudah pernah mendengar tentang perbedaan antara tilang menggunakan slip biru dan slip merah. Slip biru artinya mengakui kesalahan, membayar denda tepat waktu di bank dan mengambil kembali SIM yang ditahan di kantor polisi. Slip merah artinya tidak mengakui kesalahan, harus mengikuti sidang di pengadilan, membayar denda sesuai keputusan sidang dan mengambil kembali SIM yang ditahan di pengadilan.

Namun, sepertinya perbedaan itu belum cukup dipahami oleh masyarakat dan penerapannya oleh petugas kepolisianpun masih belum seragam di seluruh Indonesia, sebagaimana kisah berikut ini.

Adalah F. Simbolon (36), seorang staf pemasaran di sebuah perusahaan swasta di Pematang Siantar, Sumatera Utara, yang mengalami perbedaan perlakuan itu. Di awal bulan Agustus 2012, ketika mengemudikan mobilnya di kota Medan, ia ditilang polisi karena menerobos lampu merah (tepatnya, pada antrian lampu lalu lintas, ia meneruskan mobilnya walaupun lampu sudah berganti merah).

Waktu itu, Simbolon dihentikan oleh seorang petugas polisi yang berada di sekitar lampu lalu lintas itu. Petugas polisi itu meminta SIM dan STNK Simbolon serta menyatakan pelanggarannya. Meskipun Simbolon melihat ada peluang untuk ‘berdamai’ di tempat, ia memilih untuk tidak melakukannya. Sebaliknya, ia meminta untuk ditilang oleh polisi. “Saya mengaku bersalah, Pak. Silakan ditilang saja”, demikian katanya kepada petugas polisi. Mendengar ketegasan Simbolon, petugas polisipun mulai mengeluarkan pulpen dan membuka buku tilang yang sudah berada di tangannya.

Namun, teringat kepada temannya yang pernah berbicara tetang aturan tilang, Simbolonpun menelepon temannya itu untuk meminta masukan tentang aturan yang berlaku. Si teman lalu menjelaskan kembali tentang perbedaan antara slip merah dan slip biru sebagaimana disebutkan di atas. Ditambahkan pula bahwa menurut UU No 22 THN 2009 Tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan, denda maksimal untuk jenis pelanggaran itu adalah Rp. 500.000. Karena mengetahui bagaimana sibuknya Simbolon, maka temannyapun menyarankan untuk meminta slip biru saja supaya Simbolon bisa langsung membayar denda di Bank dan mengambil SIM kembali di kantor polisi. Dengan demikian, Simbolon akan menghemat waktu, walaupun akan cenderung ‘boros’ di uang sebab ia harus membayar denda maksimal, yaitu Rp. 500.000 (kalau mengikuti sidang, biasanya hakim akan memutuskan denda lebih rendah dari denda maksimal).

Menaggapi permintaan Simbolon agar diberi slip biru, petugas polisi menyampaikan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan antara slip biru dan slip merah; keduanya harus menghadapi sidang di pengadilan. Polisi itu menjelaskan bahwa perlakuan berbeda atas slip meras dan biru sebagaimana disebutkan di atas sekarang ini masih berlaku di Jakarta saja, tetapi tidak (belum) di Medan.

Mendengar penjelasan ini, Simbolonpun kembali menelepon temannya itu. Akhirnya setelah berdiskusi dengan temannya, Simbolon tetap meminta slip biru dan polisipun mengabulkannya (dan menahan SIM). Di lembar tilang itu, polisi menuliskan pasal yang dilanggar dan tanggal untuk menghadiri sidang.

Setelah menerima slip tilang itu, Simbolon langsung datang ke Pengadilan Negeri Medan dengan asumsi bahwa di Pengadilan Negeri Medan ada loket BRI. Ternyata di sana tidak ada loket itu sehingga ia memutuskan untuk  pergi ke BRI Putri Hijau, Medan. Di sana, ia menceritakan kisahnya kepada seorang petugas bank itu dan iapun diberi sebuah formulir penitipan denda. Namun karena di surat tilang itu ia tidak menemukan nilai denda yang harus disetorkan, dan petugas bank juga tidak mengetahui jumlahnya atau informasi tambahan lainnya (ditambah lagi penjelasan polisi bahwa SIM tidak akan dititip di kantor polisi, tetapi diserahkan ke pengadilan), maka Simbolonpun mengurungkan niatnya untuk menyetor denda di BRI. Berhubung ia harus segera berangkat ke luar kota untuk bekerja, maka ia memutuskan untuk datang saja nanti ke pengadilan pada tanggal sidang yang tertulis di slip biru.

Sesuai jadwal sidang yang tertulis di slip biru, Simbolon datang ke pengadilan Negeri Medan. Ia mendaftar di loket dan memberikan slip tilangnya. Di loket itu petugas menyampaikan bahwa seharusnya Simbolon sudah menyetorkan denda sebab ia memiliki slip biru, bukan slip merah. Simbolonpun bingung. Ia mengatakan kepada petugas itu  bahwa ia sudah ke BRI Putri Hijau tetapi tidak tahu nilai denda yang harus disetor dan polisi penilang juga mengatakan bahwa ia tetap harus ke pengadilan karena perlakuan berbeda atas slip biru dan slip merah belum berlaku di kota Medan. Lalu si petugas di loket itupun mengatakan, “Ya, sudah kalau begitu”, lalu memberikan nomor antrian untuk sidang kepada Simbolon.

Di ruang sidang Simbolon ditanyai oleh Ibu Hakim, “Apa kesalahan Anda?” Simbolon menyampaikan bahwa kesalahannya adalah melanggar lampu lalu lintas. Lalu hakim memutuskan Simbolon untuk membayar denda sebesar Rp. 125.000 ditambah ongkos perkara sebesar Rp. 500. Uang itu lalu dibayarkan Simbolon kepada Jaksa yang ada di ruang sidang itu, dan Jaksapun mengembalikan SIM milik Simbolon yang ditahan. Prosespun tuntas. Simbolon menghabiskan waktu sekitar 1 jam mulai dari melapor ke loket dan mengambil nomor antrian, menunggu panggilan ke ruang sidang, dan menerima kembali SIMnya.

Seusai sidang, Simbolon kembali menelepon temannya dan menyampaikan bahwa sebenarnya prosesnya tidak rumit dan lama. Yang menjadi masalah adalah ketidakjelasan prosedur. Barangkali karena ketidakjelasan itulah ada banyak orang di pengadilan itu yang menawarkan jasa untuk membantu menyelesaikan perkara. Simbolon memutuskan mengerjakan sendiri. Kalau toh akhirnya menggunakan jasa tak resmi di pengadilan ini, mengapa tidak dari dulu saja ia berdamai di tempat dengan polisi. Demikianlah pemikiran Simbolon. Ia memutuskan untuk mengikuti proses formalnya sesuai aturan.

Di akhir percakapan dengan temannnya, ia menyimpulkan bahwa banyak orang memilih melanggar hukum dengan ‘damai di tempat’ hanya karena membayangkan repotnya mengurusi proses sidang dan mahalnya biaya denda di pengadilan. Kenyataannya tidak sepenuhnya benar. Proses tidak terlalu merepotkan; proses menjadi repot hanya karena kita tidak bertanya dan memilih untuk repot yaitu dengan meminta jasa calo. Proses menjadi sederhana kalau kita mau bertanya tentang alurnya kepada petugas dan mengikuti jalur resmi itu. Waktu yang dibutuhkan juga tidak terlalu lama, hanya 1 jam. Terakhir, dendanya bukan denda maksimal yang mahal, tetapi jauh di bawahnya.

Motivasi Simbolon menempuh jalur resmi ini memang bukanlah untuk mendapatkan denda yang ringan karena sejak awal ia telah siap untuk membayar denda maksimal. Alasannya bukan juga karena ia mempunyai uang berlebih. Ia melakukan ini karena sadar bahwa setiap orang yang bersalah harus dihukum dan ia mau memberlakukan prinsip itu kepada dirinya sendiri. Ia memilih jalur resmi ini untuk memuaskan hati nuraninya. Dengan menerima hukuman dan tidak menambah kesalahan dengan menyuap polisi dan menggunakan jasa calo, ia merasa tenteram dan damai di hati. Selain itu, ia berpendapat bahwa setidaknya melalui cara sederhana dan kecil ini, ia turut membantu terciptanya pemerintahan yang bersih di negara ini.

Walaupun sekarang Simbolon sudah lega, namun ia masih menyimpan kegelisahan di hatinya. Mengapa aturan tentang slip biru dan merah tidak diberlakukan di Medan? Mengapa slip biru masih harus mengikuti sidang? Mengapa ucapan polisi berbeda dengan ucapan petugas bank dan berbeda pula dengan ucapan petugas loket di pengadilan negeri Medan? Bukankah ini menunjukkan adanya pemahaman yang berbeda-beda atas sebuah peraturan di kalangan pemerintah sendiri? Ini membuat masyarakat bingung. Seharusnya pemerintah berbenah dalam hal ini.

(Sebagaimana dikisahkan oleh F. Simbolon kepada Positif)

Kisah Buruh Andriyani: Seorang Diri Menggugat Negara dan Menang!

Mata Andriyani (38) berkaca-kaca. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan tersenyum bahagia. Sebab permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dikabulkan. Alhasil pasal UU Ketenagakerjaan yang disahkan DPR dan disetujui pemerintah gugur oleh buruh PJTKI ini. Seorang diri.

“Selama 18 bulan perusahaan tempat saya bekerja telat membayar gajinya,” kata Andriyani saat berbincang dengan detikcom, Selasa (17/6/2012).

Andriyani bekerja di PJTKI PT Megahbuana Citramasindo selama 14 tahun. Dua tahun terakhir masalah menghampirinya yaitu perusahaan tempatnya bekerja tidak membayar gajinya selama 18 bulan. Merasa haknya sebagai buruh dilanggar, lantas Andriyani mencoba mengadukan nasibnya ke Kementrian Tenaga Kerja

“Sudah mencoba melapor ke Depnaker tapi kurang ditanggapi,” ujar ibu dari 3 anak ini.

Lalu dirinya disarankan Depnaker untuk ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) guna memperkarakan kasus ini. Di PHI Andriyani kalah. Ketika ingin mengajukan banding ia harus merogoh kocek untuk membayar uang perkara. Alhasil Andriyani tidak sanggup membayarnya.

“Karena harus membayar saya tidak ada biaya. Ya sudah, tidak jadi banding deh, “ujar ibu yang baru sebulan melahirkan ini.

Meski perkara di PHI ditolak, Andriyani tidak patah arang. Dia lantas mencari bantuan lain melalui internet. Setelah mencoba mencari akhirnya dia mendapatkan satu website yang menurutnya bisa membantu mengatasi masalah ini.

“Saya buntu karena PHI memenangkan perusahaan. Perusahaan saya pakai pengacara, saya kami tidak. Akhirnya saya cari ke website dan ketemu website organisasi buruh, FISBI. Lantas saya konsultasi dan ketemulah jalan untuk ke MK,” papar Andriani.

Saat mengajukan gugutan ke MK Andriyani tidak ditemani kuasa hukum. Seorang diri memperjuangkan nasibnya sebagai buruh. Untuk mencari saksi ahli pun dia harus berjuang sendiri. Andriyani bersyukur ada profesor dari Universitas Indonesia (UI) yang bersedia memberikan keterangan keahliannya, tanpa dibayar sepeser pun.

“Saksi ahli itu Prof. Aloysius Uwiyono. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada beliau,” ucapnya dengan nada terharu.

Dengan dikabulkannya gugatan ke MK berarti Andriyani bisa mengajukan PHK ke perusahaan dan mendapatkan pesangon sebesar Rp 62 juta atas jasanya bekerja selama 14 tahun. Menurutnya, meskipun agak sedikit takut harus berurusan dengan pengadilan tetapi dengan semangat dan keyakinan ia bisa berhasil.

“Saya memperjuangkan yang benar, makanya saya berani. Semoga nanti perusahaan mau membayar pesangon saya,” harap Andiyani.

(Sumber: detikNews, tanggal 17 Juli 2012)

Sultan HB IX & Polisi Pekalongan, the Untold Story

Oleh: Aryadi Noersaid

Kota batik Pekalongan di pertengahan tahun 1960-an menyambut fajar dengan kabut tipis, pukul setengah enam pagi polisi muda Royadin, yang belum genap seminggu mendapatkan kenaikan pangkat dari agen polisi kepala menjadi brigadir polisi, sudah berdiri di tepi posnya di kawasan Soko dengan gagahnya. Kudapan nasi megono khas pekalongan pagi itu menyegarkan tubuhnya yang gagah berbalut seragam polisi dengan pangkat brigadir.

Becak dan delman amat dominan masa itu, persimpangan Soko mulai riuh dengan bunyi kalung kuda yang terangguk angguk mengikuti ayunan cemeti sang kusir. Dari arah selatan dan membelok ke barat sebuah sedan hitam ber plat AB melaju dari arah yang berlawanan dengan arus becak dan delman. Brigadir Royadin memandang dari kejauhan, sementara sedan hitam itu melaju perlahan menuju kearahnya. Dengan sigap ia menyeberang jalan di tepi posnya, ayunan tangan kedepan dengan posisi membentuk sudut Sembilan puluh derajat menghentikan laju sedan hitam itu. Sebuah sedan tahun lima puluhan yang amat jarang berlalu di jalanan pekalongan berhenti dihadapannya.

Saat mobil menepi, brigadir Royadin menghampiri sisi kanan pengemudi dan memberi hormat.

“Selamat pagi!” Brigadir Royadin memberi hormat dengan sikap sempurna. “Boleh ditunjukan rebuwes!” Ia meminta surat surat mobil berikut surat ijin mengemudi kepada lelaki di balik kaca, jaman itu surat mobil masih diistilahkan rebuwes.

Perlahan, pria berusia sekitar setengah abad menurunkan kaca samping secara penuh.

“Ada apa pak polisi ?” Tanya pria itu. Brigadir Royadin tersentak kaget, ia mengenali siapa pria itu. “Ya Allah…sinuwun!” kejutnya dalam hati. Gugup bukan main namun itu hanya berlangsung sedetik, naluri polisinya tetap menopang tubuh gagahnya dalam sikap sempurna.

“Bapak melangar verbodden, tidak boleh lewat sini, ini satu arah!” Ia memandangi pria itu yang tak lain adalah Sultan Jogja, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dirinya tak habis pikir, orang sebesar sultan HB IX mengendarai sendiri mobilnya dari Jogja ke Pekalongan yang jauhnya cukup lumayan, entah tujuannya kemana.

Setelah melihat rebuwes, Brigadir Royadin mempersilahkan Sri Sultan untuk mengecek tanda larangan verboden di ujung jalan, namun sultan menolak.

“Ya ..saya salah, kamu benar, saya pasti salah!” Sinuwun turun dari sedannya dan menghampiri Brigadir Royadin yang tetap menggengam rebuwes tanpa tahu harus berbuat apa.

“Jadi…?” Sinuwun bertanya, pertanyaan yang singkat namun sulit bagi brigadir Royadin menjawabnya.

“Em..emm ..bapak saya tilang, mohon maaf!” Brigadir Royadin heran, sinuwun tak kunjung menggunakan kekuasaannya untuk paling tidak bernegosiasi dengannya, jangankan begitu, mengenalkan dirinya sebagai pejabat Negara dan Rajapun beliau tidak melakukannya.

“Baik..brigadir, kamu buatkan surat itu, nanti saya ikuti aturannya, saya harus segera ke Tegal!” Sinuwun meminta brigadir Royadin untuk segera membuatkan surat tilang. Dengan tangan bergetar ia membuatkan surat tilang, ingin rasanya tidak memberikan surat itu tapi tidak tahu kenapa ia sebagai polisi tidak boleh memandang beda pelanggar kesalahan yang terjadi di depan hidungnya. Yang paling membuatnya sedikit tenang adalah tidak sepatah katapun yang keluar dari mulut sinuwun menyebutkan bahwa dia berhak mendapatkan dispensasi. “Sungguh orang yang besar…!” begitu gumamnya.

Surat tilang berpindah tangan, rebuwes saat itu dalam genggamannya dan ia menghormat pada sinuwun sebelum sinuwun kembali memacu Sedan hitamnya menuju ke arah barat, Tegal.

Beberapa menit sinuwun melintas di depan stasiun Pekalongan, brigadir Royadin menyadari kebodohannya, kekakuannya dan segala macam pikiran berkecamuk. Ingin ia memacu sepeda ontelnya mengejar Sedan hitam itu tapi manalah mungkin. Nasi sudah menjadi bubur dan ketetapan hatinya untuk tetap menegakkan peraturan pada siapapun berhasil menghibur dirinya.

Saat aplusan di sore hari dan kembali ke markas, ia menyerahkan rebuwes kepada petugas jaga untuk diproses hukum lebih lanjut, lalu kembali ke rumah dengan sepeda abu abu tuanya.

Saat apel pagi esok harinya, suara amarah meledak di markas polisi Pekalongan, nama Royadin diteriakkan berkali kali dari ruang komisaris. Beberapa polisi tergopoh gopoh menghampirinya dan memintanya menghadap komisaris polisi selaku kepala kantor.

“Royadin, apa yang kamu lakukan ..sa’enake dewe ..ora mikir ..iki sing mbok tangkep sopo heh..ngawur..ngawur!” Komisaris mengumpat dalam bahasa Jawa , ditangannya rebuwes milik sinuwun pindah dari telapak kanan ke kiri bolak balik.

“Sekarang aku mau tanya, kenapa Kamu tidak lepas saja sinuwun..biarkan lewat, wong kamu tahu siapa dia, ngerti nggak kowe sopo sinuwun?” Komisaris tak menurunkan nada bicaranya.

“Siap pak, beliau tidak bilang beliau itu siapa, beliau ngaku salah ..dan memang salah!” brigadir Royadin menjawab tegas.

“Ya tapi kan Kamu mestinya ngerti siapa dia ..ojo kaku-kak, kok malah mbok tilang..ngawur ..jan ngawur….Ini bisa panjang, bisa sampai Menteri!” Derai komisaris. Saat itu kepala polisi dijabat oleh Menteri Kepolisian Negara.

Brigadir Royadin pasrah, apapun yang dia lakukan dasarnya adalah posisinya sebagai polisi, yang disumpah untuk menegakkan peraturan pada siapa saja ..memang koppeg (keras kepala) kedengarannya.

Kepala polisi Pekalongan berusaha mencari tahu dimana gerangan sinuwun, masih di Tegalkah atau tempat lain? Tujuannya cuma satu, mengembalikan rebuwes. Namun tidak seperti saat ini yang demikian mudahnya bertukar kabar, keberadaan sinuwun tak kunjung diketahui hingga beberapa hari. Pada akhirnya kepala polisi Pekalongan mengutus beberapa petugas ke Jogja untuk mengembalikan rebuwes tanpa mengikutsertakan Brigadir Royadin.

Usai mendapat marah, Brigadir Royadin bertugas seperti biasa, satu minggu setelah kejadian penilangan, banyak temannya yang mentertawakan bahkan ada isu yang ia dengar dirinya akan dimutasi ke pinggiran kota Pekalongan selatan.

Suatu sore, saat belum habis jam dinas, seorang kurir datang menghampirinya di persimpangan Soko yang memintanya untuk segera kembali ke kantor. Sesampai di kantor beberapa polisi menggiringnya ke ruang komisaris yang saat itu tengah menggengam selembar surat.

“Royadin….minggu depan kamu diminta pindah!” lemas tubuh Royadin. Ia membayangkan harus menempuh jalan menanjak di pinggir kota Pekalongan setiap hari karena mutasi ini, karena ketegasan sikapnya di persimpangan Soko.

“Siap Pak !” Royadin menjawab datar. “Bersama keluargamu semua, dibawa!” Pernyataan komisaris mengejutkan, untuk apa bawa keluarga ke tepi Pekalongan selatan, ini hanya merepotkan diri saja.

“Saya sanggup setiap hari pakai sepeda Pak Komandan, semua keluarga biar tetap di rumah sekarang!” Brigadir Royadin menawar.

“Ngawur…Kamu sanggup bersepeda Pekalongan – Jogja ? Pindahmu itu ke Jogja bukan di sini, sinuwun yang minta kamu pindah tugas kesana, pangkatmu mau dinaikkan satu tingkat!” Cetus pak komisaris, disodorkan surat yang ada digengamannya kepada brigadir Royadin.

Surat itu berisi permintaan bertuliskan tangan yang intinya: “Mohon dipindahkan brigadir Royadin ke Jogja, sebagai polisi yang tegas saya selaku pemimpin Jogjakarta akan menempatkannya di wilayah Jogjakarta bersama keluarganya dengan meminta kepolisian untuk menaikkan pangkatnya satu tingkat” Ditanda tangani Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Tangan brigadir Royadin bergetar, namun ia segera menemukan jawabannya. Ia tak sangup menolak permintaan orang besar seperti sultan HB IX, namun ia juga harus mempertimbangkan seluruh hidupnya di kota pekalongan. Ia cinta Pekalongan dan tak ingin meninggalkan kota ini.

“Mohon bapak sampaikan ke sinuwun, saya berterima kasih, saya tidak bisa pindah dari pekalongan, ini tanah kelahiran saya, rumah saya. Sampaikan hormat saya pada beliau, dan sampaikan permintaan maaf saya pada beliau atas kelancangan saya!” Brigadir Royadin bergetar, ia tak memahami betapa luasnya hati sinuwun Sultan HB IX. Amarah hanya diperolehnya dari sang komisaris namun penghargaan tinggi justru datang dari orang yang menjadi korban ketegasannya.

July 2007, saat saya mendengar kepergian purnawirawan polisi Royadin kepada Sang Khalik dari keluarga di Pekalongan, saya tak memilki waktu cukup untuk menghantar kepergiannya. Suaranya yang lirih saat mendekati akhir hayat masih saja mengiangkan cerita kebanggaannya ini pada semua sanak famili yang berkumpul. Ia pergi meninggalkan kesederhanaan perilaku dan prinsip kepada keturunannya, sekaligus kepada saya selaku keponakannya. Idealismenya di kepolisian Pekalongan tetap ia jaga sampai akhir masa baktinya. Pangkatnya tak banyak bergeser terbelenggu idealisme yang selalu dipegangnya erat-erat yaitu ketegasan dan kejujuran.

Hormat amat sangat kepadamu Pak Royadin, Sang Polisi sejati. Dan juga kepada pahlawan bangsa Sultan Hamengkubuwono IX yang keluasan hatinya melebihi wilayah negeri ini dari Sabang sampai Merauke.

Depok June 25′ 2011

AN

(Sebagaimana tertulis pada http://sejarah.kompasiana.com/2011/06/25/sultan-hb-ix-polisi-pekalongan-the-untold-story/)

Catatat tanggal 13 April 2012 oleh Administrator

Berdasarkan penelusuran dan hasil wawancara Tribun Jogja dengan keluarga almarhum Royadin, cerita di atas adalah benar, hanya terdapat perbedaan waktu meniggal dan tempat tugas. Almarhum meniggal pada 14 Pebruari 2007, bukan Juli 2007; dan lokasi tugas di Semarang, bukan di Pekalongan. Untuk lengkapnya, lihat http://www.tribunnews.com/2012/04/12/kisah-brigadir-royadin-dan-sultan-hb-ix